 |
| Foto : Ketua Riau Corruption Watch (RCW) Kepri, Mulkan, saat menyampaikan surat permintaan klarifikasi |
Batam, Exposekepri.com - Riau Corruption Watch (RCW) Kepri melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kota Batam untuk meminta penjelasan resmi terkait peristiwa mati listrik atau black out yang terjadi pada 12 Oktober 2026.
Surat bernomor 145/rcw/26 tertanggal 14 Oktober 2026 tersebut disampaikan sebagai bentuk permintaan klarifikasi atas gangguan kelistrikan yang disebut berlangsung kurang lebih 15 jam.
Dalam surat tersebut, RCW Kepri meminta DPRD Kota Batam memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi sebelum pemadaman listrik, termasuk informasi terkait penyebab kejadian dan langkah antisipasi yang telah dilakukan.
 |
| Foto: Surat permintaan klarifikasi RCW yang ditujukan pada DPRD Kota Batam |
RCW Kepri menilai, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai gangguan listrik yang berdampak pada aktivitas warga. Oleh karena itu, klarifikasi resmi dinilai penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi serta memastikan persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
Melalui surat itu, RCW Kepri juga berharap DPRD Kota Batam dapat memberikan penjelasan berdasarkan informasi yang akurat agar tidak terjadi saling menyalahkan di tengah masyarakat.
Minta Transparansi dan Kejelasan Informasi
RCW Kepri menegaskan pentingnya keterbukaan informasi terkait peristiwa black out tersebut. Penjelasan resmi diharapkan dapat membantu masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Surat permintaan klarifikasi tersebut ditandatangani oleh Ketua RCW Kepri, Mulkan, dan turut dibubuhi tanda tangan serta stempel organisasi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari DPRD Kota Batam maupun pihak PLN mengenai tanggapan atas surat permintaan klarifikasi tersebut.
RCW Kepri berharap DPRD Kota Batam dapat menindaklanjuti permintaan itu dengan meminta penjelasan dari pihak terkait (PLN), sehingga masyarakat memperoleh informasi yang terang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)
