 |
| Foto: Politisi senior sekaligus tokoh reformasi, Amien Rais. |
Jakarta, Exposekepri.com - Politisi senior sekaligus tokoh reformasi Amien Rais melontarkan kritik pedas terhadap satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tak hanya menyoroti mega-proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilainya mangkrak dan sia-sia, Amien juga melayangkan tantangan keras agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera memeriksa harta kekayaan Jokowi jika Undang-Undang (UU) Perampasan Aset resmi disahkan.
Dalam keterangannya, Amien menilai tatanan demokrasi dan keadilan di Indonesia telah rusak selama sepuluh tahun terakhir. Sorotan utamanya tertuju pada proyek IKN yang disebutnya telah menghabiskan ratusan triliun rupiah tanpa hasil yang jelas.
"Sekarang lihat IKN Nusantara, berapa ratus triliun habis sia-sia, enggak ada gunanya. Sekarang cuma jadi pusat budaya malam hari atau prostitusi," ujar Amien, seraya menilai kondisi geografis kawasan tersebut tidak layak huni akibat topografi bergunung-gunung dan minimnya ketersediaan air bersih.
Selain mengkritik pemerintahan sebelumnya, Amien turut mengirimkan pesan peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak sekadar mengobral retorika tanpa langkah konkret di bidang penegakan hukum.
"Prabowo jangan godal-gadul (tidak konsisten). Hanya pidato gebrak-gebrak tapi hasilnya tidak terlihat. Katanya mau kejar koruptor sampai Antartika, tapi nyatanya belum ada koruptor besar yang ditangkap," tegasnya.
Terkait wacana pengesahan UU Perampasan Aset yang dijadwalkan pada Desember mendatang, Amien menyatakan sikap skeptisnya. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa aturan tersebut harus langsung diterapkan kepada mantan kepala negara jika benar-benar disahkan oleh DPR.
"Kalau Perampasan Aset disahkan, yang nomor satu harus diperiksa segera adalah Jokowi. Dia punya (harta) ribuan triliun, dari mana?" desak Amien.
Amien juga membeberkan adanya komunikasi politik dengan pakar hukum tata negara Denny Indrayana terkait potensi dinamika hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas posisi Wakil Presiden ke depan. (Red/BL)
