 |
| Foto : Kepemimpinan Presiden, Prabowo Subianto, dihadapkan pada ujian berat menjelang tahun ketiga pemerintahannya |
Jakarta, Exposekepri.com - Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada ujian berat menjelang tahun ketiga pemerintahannya. Di tengah ambisi anggaran negara yang untuk pertama kalinya menembus angka lebih dari Rp4.000 triliun pada RAPBN 2027, pemerintah justru dikepung oleh berbagai krisis multidimensional mulai dari ancaman bencana alam hingga tekanan fiskal yang kian mencekik.
Ekonom dan pengamat dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai situasi saat ini menuntut "sense of crisis" yang tinggi dari pemerintah. Jika tidak diantisipasi dengan cermat, kombinasi krisis ini berpotensi merontokkan modal politik Presiden Prabowo di paruh kedua masa jabatannya.
Ancaman El Nino dan Bayang-Bayang Krisis Historis:
Dampak fenomena El Nino mulai dirasakan pada pertengahan tahun ini, mulai dari kekeringan hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dikeluhkan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pemerintah diingatkan agar tidak menganggap remeh masalah ini.
Sejarah mencatat bahwa El Nino ekstrem pada tahun 1997 sempat memicu lonj4kan harga beras hingga 32% dan menjadi salah satu katalisator turbulensi politik yang berujung pada reformasi 1998. Selain sektor pertanian, ancaman kekeringan juga berisiko mengganggu pasokan listrik dan memicu inflasi jika tidak ditangani secara serius sejak dini.
Penurunan Elektabilitas dan Beban Program Unggulan:
Survei elektabilitas dan "Approval raae" pemerintah dilaporkan mengalami tekanan akibat adanya disparitas antara janji kampanye pada tahun pertama dengan realitas di lapangan. Program-program populis andalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai menyedot porsi fiskal yang sangat besar.
Apabila program-program tersebut tidak dikelola secara efisien dan tepat sasaran, dampaknya justru berbalik menjadi beban politik yang menggerus kepercayaan publik.
Defisit Fiskal Daerah dan Gejolak Transfer Keuangan:
Tekanan fiskal tidak hanya dirasakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menghantam daerah. Porsi Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, di mana alokasi tahun 2026 tercatat hanya sekitar 17% dari total belanja negara.
Kondisi ini memicu kesulitan di ratusan pemerintah daerah, bahkan dalam hal pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Pembatasan ruang fiskal daerah dikhawatirkan dapat memicu ketidakpuasan politik di akar rumput.
Risuko Politik dan Potensi Pergeseran Dukungan:
Di tengah situasi yang rentan ini, dinamika politik nasional dinilai semakin dinamis. Karakter partai politik di Indonesia yang cenderung cair dan pragmatis membuat loyalitas elit politik dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti arah angin kekuasaan.
Para pengamat mengingatkan adanya potensi manuver dari kelompok-kelompok politik tertentu yang mulai bersiap memanfaatkan momentum penurunan kepuasan publik. Jika Presiden Prabowo dan tim ekonominya gagal melakukan koreksi kebijakan secara cepat dan komprehensif, posisi politik petahana rentan dimanfaatkan oleh figur-figur penantang yang aktif membangun pengaruh di daerah.
Langkah-langkah efisiensi, perbaikan tata kelola program populis, serta perhatian nyata terhadap stabilitas fiskal daerah menjadi kunci utama bagi pemerintah untuk mempertahankan stabilitas nasional hingga akhir masa jabatan. (Red/Bl)
