 |
| Foti: Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan (PKSS), Akhmad Rosano |
Batam, Exposekepri.com - Posisi Batam sebagai beranda depan NKRI yang hanya berjarak 30 menit dari Singapura dan Malaysia membawa tantangan kebangsaan tersendiri, terutama bagi generasi muda.
Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan [PKSS], Akhmad Rosano, menilai tantangan paling nyata di wilayah perbatasan hari ini adalah pertarungan rasionalitas. Setiap hari masyarakat disuguhi kemajuan fisik dan ekonomi negara tetangga yang kerap memicu perbandingan.
Namun menurutnya, hal itu tidak boleh dimaknai sebagai lunturnya nasionalisme.
"Berobat atau belanja ke sana adalah soal pilihan rasionalitas pelayanan, bukan pengkhianatan negara. Justru dengan melihat tetangga, ini harus memacu _siri'_ atau harga diri kita. Negara kita lebih besar, sumber daya kita lebih kaya, kita harus bisa lebih baik dari mereka," tegas Akhmad, Jum'at [7/8].
Minta Pusat Tak Jadikan Kepri Halaman Belakang
Sebagai etalase terdepan republik, Akhmad menilai Kepulauan Riau masih merasakan ketimpangan pembangunan. Ia meminta pemerintah pusat tidak lagi memandang Kepri hanya sebagai zona penyangga keamanan atau lumbung devisa.
Ia mendesak pembangunan pelayanan dasar yang konkret dan berkeadilan, mulai dari rumah sakit bertaraf internasional, pendidikan vokasi yang terhubung dengan industri masa depan, hingga kepastian hukum terkait lahan perumahan rakyat.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya hormati, perbatasan di Kepri bukan sekadar garis batas militer, ia adalah wajah ekonomi dan martabat bangsa. Tolong bangunlah Batam dengan hati dan keadilan. Jangan jadikan kami sekadar halaman belakang yang hanya diingat saat ada konflik kedaulatan, tapi jadikanlah kami beranda depan yang megah dan sejahtera," ujarnya lugas.
Tolak RT/RW Jadi Penagih Pajak
Di tengah masyarakat Batam yang sangat heterogen, PKSS memposisikan diri sebagai penjaga kerukunan. Dengan prinsip _Siri' na Pacce_, menjaga harga diri dan solidaritas, serta pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, paguyuban ini menolak ego sektoral dan penyebaran paham radikal.
Terkait wacana pelibatan RT/RW untuk mengurus pajak kendaraan, Akhmad menilai wacana tersebut keliru dan berpotensi merusak tatanan sosial.
"Itu wacana yang kurang tepat dan berpotensi memecah belah warga. RT/RW adalah pamong yang tugas utamanya merawat kerukunan dan gotong royong. Jika dibebani tugas sebagai penagih pajak, hubungan emosional dengan warga akan rusak. Biarkan urusan pajak dikelola instansi berwenang dengan sistem digital," katanya.
Ia mengibaratkan negara seperti rumah. Jika ada kebocoran, yang diperbaiki adalah atapnya, bukan dengan membakar rumahnya. Analogi itu ia sampaikan untuk menegaskan pentingnya ketaatan hukum, termasuk membayar pajak, meski ada kekecewaan terhadap oknum.
Pesan untuk Anak Muda Kepri
Di akhir pernyataannya, Akhmad mendefinisikan Indonesia bukan sekadar geografis, melainkan jiwa yang menyatukan keberagaman.
Ia menitipkan pesan khusus bagi generasi muda Kepri yang kerap silau dengan kemajuan di seberang laut.
"Anak-anakku, rumput tetangga mungkin terlihat lebih hijau hari ini karena mereka lebih dulu menyiramnya dengan sistem yang rapi. Tapi ketahuilah, tanah pertiwi kita jauh lebih luas dan subur. Tugas kalian bukan menyeberang ke halaman tetangga, tapi membawa air dan pupuk ilmu pengetahuan untuk merawat Merah Putih di tanah sendiri. Bangkitlah dan buat Indonesia bangga memiliki kalian," tutupnya. (Tim)
