 |
| Foto : SMP Negri 1 Satap Merbau Mataram Dusun Cimanuk, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan |
Lampung Selatan, Exposekepri.com - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di SMP Negeri 1 Satap Merbau Mataram kembali menjadi sorotan. Sekolah yang berlokasi di Dusun Cimanuk, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan tersebut diduga menerima 113 murid baru atau tiga rombongan belajar (rombel) untuk kelas VII. Minggu (5/07/2026)
Jumlah tersebut dinilai melebihi kapasitas ideal. Berdasarkan ketentuan, satu rombongan belajar (rombel) tingkat SMP maksimal berisi 32 siswa, namun di SMPN 1 Satap Merbau Mataram setiap rombel diisi sekitar 36–37 siswa."Ujar Saad salah seorang tokoh masyarakat Karang Jaya pada awak media.
"Akibatnya, kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan dengan sistem double shift (pagi dan siang)."
Kondisi tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun karena sekolah masih menumpang di SD Negeri 2 Mekar Jaya dengan keterbatasan ruang belajar. Saat ini SMPN 1 Satap Merbau Mataram memiliki 9 rombongan belajar, sementara fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas karena hanya memanfaatkan ruang belajar di sekolah tempat menumpang."Jelas Saad
 |
| Foto : Sekolah SMP Satu Atap Merbau Mataram |
Di sisi lain, SMP IT PGRI Merbau Mataram yang berlokasi di Desa Karangjaya, berdampingan dengan SD Negeri 1 Karangjaya, justru mengalami kekurangan murid. Ironisnya, sebagian besar lulusan SD Negeri 1 Karangjaya memilih atau diterima di SMPN 1 Satap Merbau Mataram sehingga terjadi ketimpangan distribusi peserta didik antar sekolah.
Menurut Saad, Kondisi tersebut juga berdampak terhadap sekolah yang kekurangan murid. Guru-guru, termasuk yang telah bersertifikat pendidik, mengalami kekurangan jam mengajar sehingga berpotensi memengaruhi pemenuhan beban kerja dan hak profesional mereka.
Di tengah kondisi tersebut, berkembang pandangan di masyarakat bahwa semakin banyak jumlah murid, semakin besar pula dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah. Oleh karena itu, masyarakat meminta pemerintah memastikan pelaksanaan SPMB benar-benar mengedepankan pemerataan akses pendidikan sesuai daya tampung sekolah, bukan hanya berdasarkan tingginya jumlah pendaftar."Tegas saad
Sumber yang dihimpun menyebutkan, Plt. Kepala Sekolah SMPN 1 Satap Merbau Mataram, Matrahelena, sebelumnya telah diajak bermusyawarah terkait pelaksanaan SPMB agar bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah mengenai pemerataan peserta didik di setiap sekolah. Namun hingga pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, sekolah tersebut tetap menerima 113 murid baru atau tiga rombel.
 |
| Foto : Sekolah SMP Satu Atap 1 Merbau Mataram |
Persoalan pemerataan peserta didik ini juga pernah menjadi perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan saat melakukan kunjungan ke SMP IT PGRI Merbau Mataram pada November 2025. Dalam kunjungan tersebut, ketimpangan jumlah murid antar sekolah di Kecamatan Merbau Mataram menjadi salah satu persoalan yang mendapat sorotan dan diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Masyarakat berharap Ketua Panitia SPMB Kabupaten Lampung Selatan dapat lebih mencermati kondisi riil di lapangan sebelum menetapkan kuota penerimaan murid baru. Kebijakan penerimaan diharapkan mempertimbangkan kapasitas ruang belajar, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pemerataan peserta didik agar tidak terjadi penumpukan murid di satu sekolah, sementara sekolah lain kekurangan siswa.
Selain itu, Koordinator Wilayah (Korwil) sebagai perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan di tingkat kecamatan diharapkan lebih proaktif melakukan pemetaan, koordinasi, dan memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi faktual di lapangan sehingga pelaksanaan SPMB dapat berjalan sesuai prinsip pemerataan pendidikan.
Masyarakat juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB di Kecamatan Merbau Mataram. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap sekolah memperoleh distribusi murid yang proporsional, kualitas pembelajaran lebih optimal, hak anak mendapatkan lingkungan belajar yang layak terpenuhi, serta seluruh tenaga pendidik dapat menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai ketentuan. (Red/Ss)
