 |
| Foto " Pakar Telematika, Roy Suryo, kembali melontarkan pernyataan mengejutkan kontroversial " Fufufafa" |
Jakarta, Exposekepri.com - Gelombang tuntutan terhadap akun media sosial kontroversial "Fufufafa" kian memuncak. Dalam sebuah forum diskusi publik yang dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, Pakar Telematika Roy Suryo kembali melontarkan pernyataan mengejutkan yang memicu spekulasi luas mengenai kredibilitas data pribadi dan latar belakang pendidikan sosok di balik akun tersebut.
Dalam paparannya, Roy Suryo menyoroti perubahan signifikan pada profil resmi sosok yang dikaitkan dengan akun Fufufafa. Ia menuding adanya upaya penghilangan jejak terkait gelar akademik yang sebelumnya sempat dicantumkan.
"Dulu sempat tertulis gelar, namun kini di foto resmi hanya tertulis nama saja tanpa gelar. Ini menunjukkan adanya ketakutan atau pengakuan tersirat bahwa data pendidikan sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Roy Suryo.
Roy merinci keraguan publik terkait riwayat pendidikan sosok tersebut, mulai dari masa SMA yang dinilai janggal, hingga transisi perpindahan antar-universitas di luar negeri yang dianggap tidak memenuhi standar kelulusan formal. Ia menegaskan bahwa penghapusan ribuan postingan lama dan perubahan data di platform digital pasca-terpilih sebagai pejabat negara adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Diskusi tersebut mengerucut pada tiga langkah strategis yang dianggap krusial untuk menyelamatkan kedaulatan negara:
1. Pemakzulan: Mendesak proses hukum dan politik terhadap pemilik akun Fufufafa atas dugaan pelanggaran etika dan pemalsuan data yang dianggap merusak marwah institusi negara.
2. Evaluasi Proyek IKN: Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali dipersoalkan secara yuridis. Roy Suryo mempertanyakan keabsahan pengesahan Undang-Undang IKN yang diklaim hanya dihadiri secara fisik oleh 13% anggota DPR, sementara sisanya hanya hadir secara daring tanpa bukti kehadiran yang sah.
3.Kedaulatan Ekonomi: Kekhawatiran akan anc4man kebangkrutan negara akibat beban pembiayaan IKN yang diprediksi akan membengkak jauh dari estimasi awal.
Selain isu Fufufafa dan IKN, forum tersebut juga menyoroti pentingnya ruang dialog bagi masyarakat sipil. Pembubaran diskusi-diskusi kritis dinilai sebagai upaya pihak tertentu untuk menghalangi Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam menerima masukan objektif dari berbagai pihak.
"Pemerintahan ke depan sangat membutuhkan dialog dengan elemen masyarakat yang memiliki keterpanggilan untuk memberikan masukan. Jangan sampai Presiden dihalangi oleh oknum-oknum yang hanya ingin mengamankan kepentingannya sendiri," tegas salah satu pembicara dalam forum tersebut.
Para tokoh yang hadir dalam diskusi tersebut sepakat untuk terus mengawal isu ini sebagai bagian dari perjuangan menegakkan kebenaran dan menyelamatkan Republik Indonesia dari potensi kerusakan sistemik yang lebih besar. (Red/Da)
