 |
| Foto: Pengamat Politik Rocky Gerung, memberikan analisa kritis terkait tantangan besar yang di hadapi pemerintah Presiden Prabowo Subianto |
Jakarta, Exposekepri.com - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan analisis kritis terkait tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pandangannya, Presiden Prabowo saat ini terjebak dalam dilema antara ambisi kebijakan yang pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realitas batasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian tertekan.
Rocky menilai bahwa Presiden Prabowo tampak "tersandera" oleh konfigurasi politik yang ada, terutama dalam pemilihan menteri dan pembantu kabinet yang dinilai kurang tepat.
Menurutnya, kegagalan dalam eksekusi program MBG hingga munculnya isu korupsi di tingkat kepala badan, mencerminkan adanya ketidakmampuan kabinet dalam menerjemahkan visi besar Presiden ke dalam tindakan yang rasional dan efisien.
Rocky menyoroti pentingnya momentum krusial bagi masa depan kepemimpinan Prabowo. Ia berpendapat bahwa jika Presiden tidak melakukan langkah drastis atau "Radical Break" berupa perombakan kabinet secara masif sekitar 75% hingga 80% pada periode Oktober hingga November setelah dua tahun menjabat, stabilitas pemerintahannya akan berada dalam ancaman serius.
"Kalau tidak melakukan Radical Break di Oktober-November setelah dua tahun, dia pasti jatuh," ujar Rocky.
Ia menambahkan bahwa dalam ilmu perang, seorang taktikus harus mampu membaca momentum. Menurut Rocky, Presiden Prabowo kemungkinan besar sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Setelah dua tahun, Presiden memiliki legitimasi politik untuk menagih kinerja para menterinya di hadapan publik.
Lebih jauh, Rocky menilai bahwa ambisi besar Prabowo untuk langsung menghadirkan program-program masif di tahun pertama, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, merupakan cerminan dari karakter kepemimpinan yang ingin menunjukkan bukti nyata bagi rakyat. Namun, idealisme tersebut terbentur oleh fakta ekonomi.
Rocky berpendapat, akan lebih bijaksana bagi Presiden untuk berani mengakui keterbatasan APBN dan melakukan penyesuaian (moratorium atau pengurangan skala) pada program yang tidak realistis. Pengakuan secara terbuka atas kesalahan desain organisasi atau kendala anggaran justru akan meningkatkan kepercayaan publik, namun langkah ini seringkali terhambat oleh kepentingan elit politik yang telah menikmati keuntungan dari proyek-proyek tersebut.
Menanggapi posisi Prabowo sebagai seorang militer, Rocky melihat adanya pola doktrin "bertahap, bertingkat, dan berlanjut". Meski demikian, ia menekankan bahwa durasi waktu yang terus berjalan akan menuntut hasil nyata. Jika grafiknya terus menurun karena beban ekonomi dan ketidakpuasan sosial, maka ruang gerak Presiden akan semakin sempit.
Kesimpulannya, Rocky menduga bahwa Prabowo sedang menyusun strategi untuk melakukan pembersihan di kabinet setelah dua tahun menjabat. Harapannya, mereka yang merupakan "titipan" atau bagian dari kepentingan lama yang tidak lagi produktif dapat digantikan oleh tim yang lebih mampu mengelola visi besar tersebut agar tidak terjebak dalam kegagalan sistemik. (Red/Da)
