 |
| Foto: Saat ketegangan terjadi di kawasan Tanah Abang |
Jakarta, Exposekepri.com - Ketegangan terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyusul perdebatan panas antara Ketua Umum GRPJ, Rosario de Marshall atau yang akrab disapa Hercules, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Polemik ini dipicu oleh sengketa kepemilikan lahan yang diklaim oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai aset negara.
Dalam sebuah pernyataan terbuka yang juga diunggah melalui media sosial, Hercules menegaskan kesiapannya untuk membantu pemerintah jika legalitas lahan tersebut terbukti sah milik negara. Ia menantang pihak berwenang untuk menunjukkan bukti konkret kepemilikan. Sabtu (11/4)
"Kalau memang ini punya negara, bawa bukti dan tunjukkan ke sini. Saya jamin, dalam 30 menit semua manusia dan kendaraan di dalam akan keluar. Jam 12 siang sudah harus kosong, tidak perlu pakai tangan aparat," tegas Hercules.
Namun, ia memberikan catatan keras agar nama Presiden Prabowo Subianto dan program pemerintah tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk menindas rakyat atau mengambil lahan tanpa dasar hukum yang jelas.
Tim kuasa hukum Hercules mengklaim bahwa lahan tersebut bukanlah aset negara, melainkan milik perseorangan berdasarkan status hak waris. Mereka menyoroti beberapa kejanggalan dalam klaim PT KAI:
• Klaim PT KAI: Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai tahun 1988 yang berasal dari Eigendom Verponding 14399, yang kemudian ditingkatkan menjadi Hak Pengelolaan (HPL) pada tahun 2007.
• Klaim Ahli Waris: Memiliki surat keterangan dari kelurahan tahun 2007 yang menyatakan tanah tersebut dalam pengurusan ahli waris. Pihak kuasa hukum juga mempertanyakan validitas gambar ukur dan prosedur pengajuan ke BPN yang dilakukan PT KAI.
Meskipun bersitegang, Hercules menyatakan tetap mendukung penuh visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta agar para menteri dan pejabat BUMN menjalankan tugas dengan jujur tanpa memanipulasi perintah Presiden.
"Kami dukung program Pak Presiden karena itu mulia. Tapi jangan gunakan nama Presiden untuk menindas rakyat di bawah. Mari kita buka-bukaan data secara transparan," tambahnya.
Hingga saat ini, pihak ahli waris masih menguasai fisik lahan tersebut. Hercules menyatakan tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa ini secara baik-baik, asalkan dilakukan dengan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)
