 |
| Foto: Politisi PDIP Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, mendesak bubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) |
Jakarta, Exposekepri.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN). Desakan ini muncul menyusul terbongkarnya dugaan mega skandal korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya.
Menurut Guntur Romli, langkah pergantian pimpinan saja tidak akan cukup untuk menyelamatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai dugaan korupsi yang mencapai angka fantastis yakni Rp10 triliun tersebut merupakan masalah struktural dan sistemik yang lahir dari cacat bawaan sejak lembaga tersebut dibentuk di akhir era pemerintahan Joko Widodo.
Guntur menyoroti bahwa BGN yang dibentuk melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 telah dirancang dengan konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar bagi pimpinannya, namun minim mekanisme pengawasan.
"BGN cacat sejak lahir. Desain kelembagaannya memberikan konsentrasi kekuasaan yang sangat besar kepada pimpinan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai," ujar Guntur dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (5/6/2026).
Ia memaparkan, dalam waktu singkat, BGN mampu mengatur penunjukan Yayasan Mitra SPPG yang terafiliasi, mengalirkan insentif miliaran rupiah per hari, hingga melakukan markup pengadaan bernilai triliunan rupiah.
Menurut Guntur, masalah ini dipicu oleh tiga faktor utama:
-Universalitas proyek MBG yang terburu-buru demi mengejar kuantitas.
-Minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran raksasa Rp1,2 triliun per hari.
-Absennya sistem check and balances.
Guntur mengkritik sikap pemerintah yang sejauh ini cenderung memilih jalan aman dengan hanya mengganti pimpinan. Baginya, logika tersebut keliru karena akar masalahnya ada pada konstruksi kelembagaan, bukan sekadar personal.
"Selama struktur kewenangan tidak berubah, selama insentif politik tetap menuntut program ini berjalan cepat tanpa hambatan audit, penyelewengan hanya akan berulang dengan aktor yang berbeda. BGN tidak bisa direformasi. Lembaga yang cacat sejak fondasi tidak bisa diselesaikan dengan cat baru di dindingnya," tegasnya.
Sebagai solusi konkret, Guntur mendesak agar Presiden Prabowo segera membubarkan BGN dan mengembalikan fungsi serta anggaran program makan bergizi ke kementerian teknis terkait. Hal ini dinilai penting agar pengawasan bisa dilakukan secara terdistribusi dan berlapis.
"Karena selama MBG dikelola oleh lembaga yang diisi maling anggaran, program mulia itu hanya akan jadi nama lain untuk ladang korupsi berikutnya," pungkas Guntur.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri mengaku sedih dan kecewa atas penetapan tersangka Dadan Hindayana, sosok yang sempat ia beri penghargaan dan kepercayaan. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk melawan korupsi tidak akan surut dan program makan bergizi gratis akan tetap berlanjut. (*)
